(Potensi) Gagalnya BUMDes Holding

elya muskitta

[muskitta.com] Karena setiap desa di Indonesia hari ini sedang menikmati luapan arus dana desa yang masuk dalam jumlah yang tidak pernah mereka bayangkan dan terima sebelumnya. Bersamaan dengan ini terbangun pula perilaku konsumtif di tingkat desa dan high level of possesiveness atas dana desa tersebut ditambah dengan terbangunnya rasa kecurigaan antara aparat desa dengan warga mengenai penggunaan dan pemanfaatan dana desa.

Desa-desa pun berbondong-bondong membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai yang diamanatkan oleh undang-udang. Segala macam rencana usaha dipersiapkan untuk dijadikan bisnis BUMDes yang dibentuk.

Masalah yang akan timbul nanti adalah akan terbangun begitu banyak jenis usaha atau jenis komoditas yang akan diproduksi tetapi sedikit dari usaha tersebut akan bisa bertahan lama karena lemahnya aspek daya saing usaha yang berkelanjutan (sustainable competitive advantage).

Di sisi lain, Pemerintah bersama dengan beberapa LSM atau penggiat desa mencetuskan BUMDes HOLDING dengan harapan dapat berperan sebagai “Holding Company” bagi semua BUMDes di Indonesia. Cita-cita yang mulia ini justru akan menjadi kontraproduktif bagi para BUMDes di seluruh wilayah Indonesia, kecuali mungkin di pulau Jawa. Kenapa demikian?

  • Karena kehadiran BUMDes HOLDING pasti membutuhkan biaya Opex dan Capex. Kemungkinan besar biaya-biaya tersebut akan dibebankan ke masing-masing BUMDes dalam bentuk komponen products/ services costs kecuali apabila BUMDes HOLDING memiliki Startup dan Working Capital nya sendiri. Bilamana tidak maka kehadiran BUMDes HOLDING akan menjadi beban tambahan bagi setiap BUMDes di Indonesia kecuali BUMDes HOLDING bisa menghadirkan Value Propositions yang memberikan Nilai Tambah bagi produk/ jasa yang diusahakan oleh masing-masing BUMDes;
  • Pemerintah & Masyarakat Desa serta BUMDes-nya akan menolak kehadiran dan kerjasama dengan BUMDes HOLDING bilamana mereka harus berbagi Dana Desa yang mereka terima dari Pemerintah Pusat karena tidak semua Dana Desa diperuntukan untuk usaha desa. Sebagian juga dipergunakan untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial di dalam desa;
  • Rata-rata masyarakat desa belum familiar dengan konsep bisnis modern sampai pada ke tingkat mekanisme kerjasama dengan format Holding-Subsidiaries. Bagaimana dengan proses pembagian saham, pembangian keuntungan dan pembangian biayanya?

Lebih baik pemerintah membangun dan me-manage Jaringan Kolaborasi yang kompetitif bagi para BUMDes di Indonesia ketimbang membangun BUMDes HOLDING.

Jangan Kolaborasi dapat menciptakan Competitive Supply Chain Network yang pada akhirnya akan mendorong terbangunnya Competitive Value Chain di setiap industri berbasis rakyat (industri yang dibangun dan dilakoni oleh BUMDes).

Kemudian juga pemerintah seharusnya dapat menentukan produk/ komoditas/ jasa utama yang harus dibangun oleh setiap BUMDes di seluruh Indonesia, yang mungkin bisa dibagi per wilayah, untuk dapat menciptakan Skala Ekonomis dan Lingkup Ekonomis dari setiap industri yang dibangun. Dengan demikian usaha yang dijalankan oleh para BUMDes tersebut akan berkelanjutan dan kompetitif.


Elya G Muskitta | LinkedIn

Lihat profil profesional Elya G Muskitta di LinkedIn. LinkedIn adalah jaringan bisnis terluas di dunia dan dapat membantu profesional seperti Elya G Muskitta …
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail